SUARA TRENGGALEK – Kunjungan rombongan ahli geologi internasional ke wilayah prospek tambang emas di Desa Ngepeh, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, menuai polemik.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin telah menegur keras Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dinilai melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah daerah.
Namun pernyataan itu dibantah oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang telah menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam penyelenggaraan agenda tersebut.
Berdasarkan surat resmi bernomor 170109/UN1/FTK.2/DTGL/HM/2025, Fakultas Teknik UGM mengajukan permintaan kunjungan dengan subjek Request for Site Visit to Dalang Turu Au Prospect at Trenggalek District – SEG 2025 Pre-Conference Field Trip.
Teguran Bupati Trenggalek
Disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menyatakan keberatan. Ia menegaskan, kegiatan akademik maupun penelitian di Trenggalek seharusnya dikoordinasikan dengan Pemkab.
“Silakan DM saya kalau ingin penelitian untuk pengayaan ilmu. Tidak perlu bersurat pun saya akan balas. Tetapi menggandeng swasta yang ditolak warga karena berpotensi merusak ekologi, saya berpesan mohon hati-hati,” tulisnya di akun Instagram @avinml.
Mas Ipin juga menambahkan, jika arah pembangunan Trenggalek tidak sejalan dengan praktik eksploitasi sumber daya alam yang berisiko merusak lingkungan.
“Trenggalek tidak memilih ekonomi ekstraktif untuk masa depannya. Keselamatan dan ketenteraman warga menjadi prioritas,” ujarnya melalui pesan singkat.
Bantahan PT SMN Soal Izin UGM
Menanggapi hal itu, External Relation PT SMN, Imam Rosyidin menyatakan pihaknya sama sekali tidak menjadi panitia kunjungan.
Menurutnya, kegiatan tersebut diinisiasi oleh Fakultas Teknik Geologi UGM. “Ada sekitar 10 negara yang mengirim ahli ke Trenggalek. Panitia kegiatan itu dari UGM, bukan SMN. Kami hanya sebagai tamu,” kata Imam, Jumat (19/9/2025).
Imam menjelaskan, kunjungan itu bersifat mendadak dan hanya berlangsung sekitar tiga jam. Para ahli geologi meninjau struktur mineralisasi di Ndalang Turu sebelum melanjutkan perjalanan ke Madiun.
“Kami tidak punya kewenangan memberi izin atau menolak karena lembaga berbeda. Tapi kami terbuka berdiskusi dengan Pemkab maupun masyarakat demi menjaga Trenggalek,” tegasnya.
