SUARA TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menggelar rapat bersama jajaran terkait untuk membahas penanganan pasca bencana alam yang terjadi pada 19 Mei 2025 lalu.
Sejumlah wilayah di Kabupaten Trenggalek terdampak banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi. Banjir bandang tercatat melanda Kecamatan Trenggalek, Pogalan, Gandusari, Kampak, dan Munjungan.
Sementara bencana alam tanah longsor terjadi di sejumlah titik, termasuk di Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan yang menewaskan enam warga.
“Untuk Desa Depok, kami menunggu relokasi sambil menyiapkan kebutuhan mendesak seperti air bersih,” ujar Bupati Trenggalek usai memimpin rapat di Gedung Bawarasa, Senin (2/6/2025).
Bupati yang akrab disapa Mas Ipin ini menyampaikan, lokasi relokasi telah diusulkan kepala desa dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyatakan kesiapan membantu pembangunan rumah bagi warga terdampak.
Namun, pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Badan Geologi untuk memastikan keamanan lokasi. “Kami akan pastikan lahan relokasi berada di area yang aman, tidak di zona rawan. Anggarannya juga harus bisa dioptimalkan,” tegasnya.
Disampaikan Mas Ipin sebanyak 71 kepala keluarga (KK) tercatat siap direlokasi. Dari jumlah itu, 15 KK akan menempati lahan milik pribadi dan 56 KK lainnya akan dibantu oleh pemerintah daerah.
Ia juga menyebut rencana pembangunan tanggul di wilayah Ngares masih menunggu kesepakatan warga untuk pelepasan lahan. Jika surat pernyataan bermaterai dari warga telah diterima, pembangunan akan segera dimulai.
“Luas tanah yang dibutuhkan hanya sekitar 100 meter persegi untuk pembangunan tanggul permanen,” jelasnya.
Menurut Mas Ipin, warga di Ngares umumnya memiliki lahan sendiri di seberang sungai sehingga tidak perlu relokasi terpusat. Pemerintah tinggal melakukan pembangunan rumah di atas lahan tersebut.
Ia menambahkan, koordinasi telah dilakukan dengan BBWS dan Kementerian PUPR untuk percepatan pembangunan tanggul. Terkait wilayah lain, Bupati menyoroti inisiatif gotong royong warga Desa Tawing dalam mencegah bencana.
Dirinya juga meminta seluruh camat dan kepala desa di daerah rawan bencana untuk mengoptimalkan peran dinas terkait, termasuk Dinas Pertanian dalam menjaga lahan pertanian dari dampak banjir.
“Semua dinas harus bergotong royong memperkuat wilayah masing-masing agar risiko bencana bisa diminimalkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Depok, Sugeng Asmoro, membenarkan rencana relokasi warganya yang terdampak longsor. Ia menyebut satu titik relokasi sudah direncanakan, namun masih menunggu hasil kajian dari Badan Geologi.
“Saat ini ada sekitar 71 KK yang direncanakan direlokasi. Warga menyetujui karena merasa tidak aman tinggal di lokasi lama, terutama saat turun hujan,” kata Sugeng, mantan anggota DPRD Trenggale itu.
