SUARA TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menghadiri sarasehan nasional yang diselenggarakan MPR RI dengan tema penguatan kemandirian fiskal daerah melalui penerbitan obligasi daerah. Kegiatan ini digelar di Hall Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Sarasehan tersebut dilatarbelakangi oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang dinilai berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat tidak semua daerah memiliki kapasitas keuangan yang sama untuk membiayai pembangunan.
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah mendorong percepatan kemandirian daerah, salah satunya melalui kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
“Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, daerah memang mengalami shock terkait pemotongan TKD. Namun dari situ kita mulai belajar. Sejak 1998 kita sepakat bahwa otonomi berarti mengurus diri masing-masing, tetapi setelah 25 tahun berjalan, ketergantungan kepada pusat masih sangat kuat,” ujar Mekeng.
Pernyataan tersebut disampaikan Mekeng saat membuka diskusi bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik”.
Ia menilai sudah saatnya pemerintah daerah menyiapkan sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Menurut Mekeng, obligasi daerah berpotensi menjadi instrumen pembiayaan yang efektif apabila didukung payung hukum yang kuat. Melalui obligasi, daerah dinilai dapat menarik dana jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek, Edy Soeprianto, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek terbuka terhadap peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan.
“Hari ini kami bersama Pak Bupati, Ketua DPRD, dan Kepala Baperida mengikuti sarasehan terkait obligasi daerah. Ini merupakan salah satu alternatif pembiayaan atau kreativitas dalam mencari sumber pendapatan daerah, termasuk melalui obligasi daerah. Kami mengikuti dan mengkaji kemungkinan pelaksanaannya,” ujarnya.
Terkait peluang penerapan obligasi daerah di Trenggalek, Edy menegaskan bahwa hal tersebut memungkinkan, namun memerlukan perubahan pola pikir, terutama dari penyelenggara pemerintahan daerah.
“Obligasi daerah sebenarnya memungkinkan, tetapi perlu perubahan mindset, terutama terkait kinerja. Jika publik percaya dengan kinerja pemerintah daerah, masyarakat tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam obligasi daerah. Nanti tentu akan kami lihat perkembangannya,” tandasnya.
Selain Bupati Trenggalek, sarasehan nasional ini juga dihadiri Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, Sekda Trenggalek Edy Soeprianto, serta Kepala Baperida Trenggalek Ratna Sulistyowati.
