SUARA TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan pentingnya integrasi data antara pemerintah daerah dan pusat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Trenggalek, Minggu (29/3/2026).
Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu, data sosial masyarakat selama ini sudah terkompilasi di daerah, namun masih perlu disinkronkan dengan pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data itu terpusat tapi terkompilir di daerah. Jadi yang menjadi PR adalah bagaimana data itu bisa terintegrasi dengan pusat. Kita sudah berbicara dengan BPS dan base sistemnya bisa langsung inline melalui Posko GERTAK,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Ia menambahkan, pemerintah desa juga dilibatkan melalui tim operator desa untuk mengoperasikan sistem pendataan. Hal ini penting mengingat kondisi sosial masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu.
Mas Ipin juga menyoroti masih adanya warga lanjut usia yang belum memiliki KTP, sehingga berisiko tidak terdata dan tidak mendapatkan bantuan sosial.
“Kalau belum terdata pasti berisiko. Terdata saja belum tentu dapat bantuan, apalagi yang belum. Maka kita masifkan layanan perekaman data seminggu sekali,” jelasnya.
Sembari menunggu aktivasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Pemkab Trenggalek melakukan intervensi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, Bupati mengungkapkan adanya ribuan penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat yang dinonaktifkan.
Padahal, sebagian besar di antaranya merupakan penderita penyakit kronis yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Sekarang kita upayakan dengan intervensi bersama BAZNAS untuk mengaktifkan kembali KIS. Tapi kalau semua dibebankan ke BAZNAS tentu tidak akan mampu,” ujarnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera teratasi melalui pemutakhiran data DTSEN.
