Inti Berita:
• Total 4 dapur MBG di Trenggalek disuspend oleh BGN.
• Dua terbaru berada di Pogalan: Mulia Hiroku Gakkou dan Bamboe Future.
• Penyebab: tidak ada ahli gizi dan sarpras tidak memenuhi standar.
• Dapur sebelumnya yang disetop: Ar Rahman dan Al Mursyid.
• Dampaknya, penerima manfaat sementara tidak mendapat layanan MBG.
SUARA TRENGGALEK – Jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek yang disetop oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kembali bertambah.
Hingga Jumat (10/04/2026), total terdapat empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak beroperasi setelah dua dapur tambahan dikenai sanksi suspend.
Dua dapur terbaru yang disetop berada di Kecamatan Pogalan, yakni Yayasan Mulia Hiroku Gakkou di Desa Pogalan dan Yayasan Bamboe Future di Bendungan Srabah (Suren).
Penghentian operasional dilakukan karena tidak memenuhi standar, mulai dari ketiadaan tenaga ahli gizi hingga sarana dan prasarana yang belum sesuai ketentuan.
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Sunarto, menegaskan bahwa kualitas layanan SPPG akan terus diperketat, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pengelolaan makanan.
“Pada prinsipnya SPPG ini harus semakin dituntut kualitasnya. Pemenuhan standar wajib dilakukan dan pengawasan dilakukan oleh masyarakat, Satgas, maupun instansi terkait,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap temuan pelanggaran akan dilaporkan ke BGN untuk ditindaklanjuti. Jika tidak segera diperbaiki, maka sanksi tegas berupa penghentian operasional dapat diberlakukan.
“Setiap penyimpangan akan dilaporkan ke BGN. Jika peringatan tidak ditindaklanjuti dengan cepat, maka BGN akan mengambil langkah konkret, salah satunya suspend,” jelasnya.
Adapun rincian pelanggaran, Yayasan Mulia Hiroku Gakkou tidak memiliki tenaga ahli gizi, sementara Yayasan Bamboe Future dinilai belum memenuhi standar sarana dan prasarana.
Sebelumnya, dua dapur MBG lain juga telah lebih dulu disuspend, yakni Yayasan Ar Rahman di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, dan Yayasan Al Mursyid di Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan.
Sunarto menegaskan, keputusan suspend sepenuhnya menjadi kewenangan BGN. Meski demikian, dapur yang terkena sanksi masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi ulang.
“SPPG yang disuspend bisa mengajukan kembali, nanti akan diverifikasi dan dipertimbangkan oleh BGN,” katanya.
Akibat kebijakan ini, penerima manfaat di wilayah terdampak sementara tidak mendapatkan layanan MBG. Upaya pengalihan ke dapur lain belum dapat dilakukan karena kapasitas yang sudah penuh.
“Penerima manfaat di wilayah tersebut sementara tidak mendapatkan MBG, karena dapur lain sudah penuh,” tegasnya.
Berdasarkan data, keempat SPPG yang kini disetop memiliki waktu operasional berbeda, mulai dari September hingga November 2025.
