SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek merencanakan APBD tahun 2026 sebesar Rp 1.9 triliun, dengan perhitungan proyeksi defisit sebesar Rp 68 miliar. Angka tersebut sudah termasuk rencana pinjaman daerah.
Dengan memutuskan dana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 70 miliar, anggaran tersebut difokuskan pada proyek-proyek peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta kelancaran aktivitas perekonomian.
Sekretaris Daerah Trenggalek, Edy Soepriyanto mengatakan rencana pinjaman itu akan digunakan untuk sejumlah kegiatan prioritas, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga revitalisasi kawasan wisata.
“Dana Rp 70 miliar ini nanti digunakan untuk perbaikan jalan, ada 11 ruas yang akan dibangun,” paparnya, Selasa (25/11/2026).
Edy juga mengatakan anggaran akan digunakan untuk pemenuhan sarana-prasarana pariwisata, perbaikan drainase di lima kelurahan yang sering banjir, serta pembangunan mewujudkan kota atraktif sesuai RKPD 2026
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk revitalisasi kawasan Dilem Wilis yang memiliki potensi heritage dan ekonomi. Program tersebut mencakup penataan Kampung Belanda, pengembangan pabrik kopi, serta persiapan perwujudan pabrik susu.
“Untuk Dilem Wilis kami perkirakan anggarannya sekitar Rp 4 miliar, turun dari sebelumnya Rp 7 miliar. Di sana juga ada pasar yang bisa terkoneksi dengan program SPPG atau makan bergizi gratis,” imbuhnya.
Edy menambahkan bahwa program kota atraktif, termasuk pengembangan Gua Lowo, juga masuk dalam penganggaran 2026, meski rincian nominal disebutkannya masih belum secara pasti.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek, Suhartoko memaparkan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 1,866 triliun.
“Pendapatan kita direncanakan Rp 1,866 triliun sekian. Untuk belanja juga kurang lebih sama. Saat ini detail per jenisnya masih proses entry di masing-masing OPD,” ujarnya.
Hartoko juga menyampaikan bahwa APBD 2026 direncanakan mengalami defisit sekitar Rp 68 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui kombinasi pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan rencana pinjaman daerah.
“Pendapatan Rp 1,866 triliun dan belanja direncanakan Rp 1,935 triliun, sehingga defisit sekitar Rp 68 miliar. Itu kita tutup sebagian dari Silpa,” jelasnya.
Namun ia memaparkan besaran Silpa 2025 belum dapat dipastikan karena menunggu penutupan tahun anggaran. Hitungan riil akan ditetapkan melalui Perda Pertanggungjawaban APBD.
