SUARA JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) untuk memperkuat pengelolaan ekosistem pariwisata nasional secara terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.
Dorongan tersebut disampaikan Novita saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke InJourney, Kamis (15/1/2026).
Politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu mempertanyakan visi besar InJourney dalam memposisikan Indonesia sebagai hub pariwisata global, seperti yang telah berhasil dibangun Singapura dan Abu Dhabi.
“Singapura dan Abu Dhabi membangun hub pariwisatanya dengan visi jangka panjang yang konsisten, lintas sektor, dan terintegrasi.
Pertanyaannya, visi besar InJourney ke depan itu apa? Bagaimana Indonesia bisa menjadi hub global, mengingat posisi Indonesia sangat strategis sebagai penghubung Asia-Pasifik dan Asia-Australia,” tegas Novita.
Menurutnya, jika dikelola secara serius dan terarah, Indonesia seharusnya memiliki daya saing yang lebih unggul dibandingkan negara-negara tersebut.
Namun hingga saat ini, keinginan menjadikan Indonesia sebagai pusat pariwisata global dinilai masih terhambat oleh lemahnya konektivitas dan belum terbangunnya ekosistem pariwisata yang utuh.
Novita menilai pengelolaan pariwisata nasional masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Salah satu contoh yang disorot adalah layanan transportasi bandara, khususnya kereta bandara, yang dinilai belum ramah bagi wisatawan asing.
“Informasi multibahasa masih minim, petunjuk pemberhentian belum jelas, dan integrasinya dengan moda transportasi publik seperti TransJakarta maupun sistem transportasi perkotaan lainnya belum optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa bandara merupakan pintu masuk utama sekaligus kesan pertama bagi wisatawan mancanegara. Apabila sejak tiba di bandara wisatawan sudah merasa kebingungan, maka nilai jual Indonesia sebagai destinasi global akan berkurang.
Selain itu, Novita menilai InJourney belum optimal memanfaatkan potensi kawasan sekitar bandara untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi transit yang menarik, bukan sekadar titik singgah.
Menurutnya, berbagai atraksi seperti factory outlet, pusat hiburan, dan wahana wisata tematik seharusnya dapat dikoneksikan secara sistematis dengan bandara guna mendorong wisatawan memperpanjang masa tinggal (length of stay).
“Jika wisatawan transit 5–6 jam saja sudah bisa berbelanja, menikmati atraksi wisata, dan merasakan pengalaman Indonesia, maka perputaran ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih besar,” jelasnya.
Novita juga membandingkan kondisi tersebut dengan Bangkok. Ia menyebut, dari Bandara Suvarnabhumi menuju factory outlet atau atraksi wisata hanya membutuhkan waktu sekitar 5–10 menit, sementara di Jakarta waktu tempuh bisa mencapai 1–2 jam.
Tak hanya di Jakarta, persoalan konektivitas bandara dengan destinasi wisata daerah juga dinilai masih lemah.
Novita mencontohkan Yogyakarta dan sejumlah destinasi unggulan lainnya yang belum memiliki integrasi optimal antara bandara, moda transportasi menuju Borobudur, serta paket wisata UMKM di sekitarnya.
“Apakah tata kelola InJourney sudah mampu menyajikan data kepada negara terkait dampak positifnya dalam memajukan pariwisata dan UMKM daerah? Ini yang perlu dijawab,” katanya.
Ia menegaskan, bandara seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat datang dan pergi, tetapi juga menjadi penggerak utama ekosistem pariwisata.
InJourney didorong untuk membangun kolaborasi dengan maskapai global agar Indonesia dapat menjadi tujuan sekaligus destinasi transit dunia.
“InJourney perlu mengoreksi arah investasinya. Investasi tidak hanya fisik, tetapi juga layanan, teknologi, serta penguatan jejaring kolaborasi global dengan maskapai-maskapai utama yang digunakan wisatawan asing,” ujarnya.
Novita juga menilai InJourney belum serius membangun konsep smart airport dan smart logistics sebagai tulang punggung pariwisata modern.
Padahal, negara-negara yang sukses menjadi hub global menjadikan digitalisasi bandara, manajemen logistik, dan integrasi data sebagai keunggulan kompetitif.
“Kalau kita bicara hub global, maka smart airport dan smart logistics bukan pilihan, tapi keharusan. Tanpa investasi teknologi dan kolaborasi dengan jejaring superhub global, kita akan selalu tertinggal,” tegasnya.
Sebagai mitra kerja InJourney di Komisi VII DPR RI, Novita menegaskan DPR akan terus mendorong transformasi pengelolaan pariwisata agar keluar dari pendekatan sektoral menuju visi besar yang terintegrasi, lintas moda, lintas destinasi, dan berorientasi global.
“Indonesia memiliki modal budaya, alam, dan posisi strategis yang luar biasa. Namun tanpa visi jangka panjang, deregulasi sektor penerbangan dan logistik, serta konektivitas antarmoda yang kuat dengan destinasi wisata, potensi besar itu akan terus terbuang,” pungkasnya.
