ADVETORIAL

Anggaran Rendah, Komisi II DPRD Trenggalek: Sesuai Kekuatan Keuangan Daerah

×

Anggaran Rendah, Komisi II DPRD Trenggalek: Sesuai Kekuatan Keuangan Daerah

Sebarkan artikel ini

SUARATRENGGALEK, TRENGGALEK – Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugiyanto mengungkap ketersediaan anggaran pada sektor infrastruktur masih rendah. Anggaran tersebut berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan data yang ada, anggaran pada Dinas PUPR masih di angka 16 persen dari APBD. Padahal dalam Permendagri ada porsi anggaran untuk PUPR 40 persen dari APBD.

“Terkait anggaran pada PUPR, yang di prioritaskan tahun ini menjadi persoalan di lapangan,” kata Mugiyanto usai rapat komisi bersama PUPR di Kantor DPRD Trenggalek, Jumat (8/3/2024).

Mugiyanto berharap jangan sampai anggaran yang sudah di rencanakan tidak ada hasil. Karena hasil keputusan dan perencanaan sudah selesai. “Saat ini tinggal evaluasi dan pada sisi pendapatan ada target yang tinggi dan belanja juga lumayan, maka jangan sampai di 2024 ini ada persoalan seperti di 2023,” ujarnya.

Mugiyanto menyampaikan, anggaran pada PUPR dalam permendagri belanja publik ada batas minimal yakni sekitar 40 persen dari APBD, dan Trenggalek masih jauh dari harapan. “Maka jangan sampai ke depan ada kesalahan, karena kita masih ada di angka 16 persen,” ungkapnya.

Kendati demikian, Mugiyanto menambahkan anggaran sebesar 16 persen tersebut sudah di bahas dan di paripurnakan dan evaluasi gubernur itu sudah menjadi ranah kebijakan. “Dari komisi II sudah menjalankan proses yang diawali melakukan masukan dan perdebatan di banggar, namun proses berjalan serta di paripurnakan dan maka sekarang dalam pelaksanaan harus di awasi,” jelasnya.

“Masalah itu bukan nabrak regulasi, tapi karena keterbatasan anggaran tidak bisa memaksa 40 persen,” tandasnya.

Pihaknya akan memastikan bahwa akan ada tahapan tersendiri, yakni dengan target yang bisa di katakan dapat terpenuhi step by step.

Meski itu amanat dari permendagri, namun tetap melihat kemampuan keuangan daerah. Oleh sebab itu, pihaknya berharap semua program itu tepat waktu. “Dalam artian tidak ada lagi ada yang realisasinya di bawah 50 persen ataupun di akhir tahun. Itu akan menjadi catatan kita,” jelas Mugiyanto. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *