SUARA TRENGGALEK – Keputusan Pemerintah Kabupaten Trenggalek membatalkan pelaksanaan Gebyar Ekonomi Kreatif (Ekraf) 2025 menuai kekecewaan dari sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL).
Para pedagang mengaku telah bersiap menyambut momen tersebut sebagai peluang penghasilan musiman. Bahkan tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan mereka untuk mempersiapkan segala kebutuhannya.
Hal itu seperti yang disampaikan salah satu PKL, Tutiani, dirinya menyayangkan pembatalan acara yang sedianya digelar pada 15-31 Agustus di Alun-alun Trenggalek.
“Kalau saya itu eman-eman, event ini panennya para PKL. Kalau digagalkan kami merasa sedih,” ujar Tutiani, Selasa (22/7/2025).
Tutiani menjelaskan bahwa event tahunan itu bukan hanya dinantikan oleh pedagang lokal, tetapi juga oleh PKL dari luar kecamatan. Ia bahkan telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk membeli barang dagangan.
“Saya sudah keluar Rp 1.500.000 untuk persiapan pasar malam. Sudah ada persiapan. Kalau bisa, pemerintah jangan digagalkan. Tolong kasihani PKL kecil,” ucapnya.
Sebagai solusi, ia berharap pemerintah tidak sepenuhnya membatalkan acara tersebut, jika sewa dianggap mahal, melainkan menyesuaikan durasi pelaksanaan dan biaya sewa tempat.
Tutiani juga mengatakan jika harga sewa stand tersebut wajar dan sama seperti biasanya. Menurutnya terlihat mahal karena jumlah harinya juga bertambah. Jika biasanya hanya 10 hari, rencananya nanti dilaksanakan 17 hari.
“Tolong dikurangi. Kalau 17 hari itu mahal, dikurangi saja jadi 10 hari. Jadi sewa stand Rp 350 ribu sewanya. Karena rupa bawa harga. Standar hari yang ditawarkan ini memang panjang, jadi kelihatan mahal,” ujarnya.
Tutiani mengaku tidak sempat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD. Namun ia tetap berharap aspirasinya bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah.
“Saya tidak ikut hearing karena kesibukan. Ya kalau dibicarakan untung ya tetap untung, tapi ya syukur. Yang penting bisa jualan,” katanya.
Ia juga menambahkan, event seperti Gebyar Ekraf dapat menciptakan suasana ekonomi yang hidup dan mempertemukan pembeli serta pedagang dalam satu momentum.
“Jauh bedanya kalau ada event, antara pembeli dan pedagang menyatu,” ujarnya.
Menurutnya, hasil berjualan dalam acara seperti itu sangat membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak-anak.
“Karena tadi keputusan gagal, hati saya ndak terima. Karena hasil jualan mau dibuat untuk membayar anak sekolah,” ujarnya dengan nada kecewa.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto sebelumnya menyampaikan bahwa mediasi antara PKL dan pihak Event Organizer tidak membuahkan kesepakatan.
“Kelihatannya tidak ada titik temu dari keduanya, sehingga pilihannya hanya dua, lanjut dengan risiko atau tidak lanjut juga dengan risiko,” ujar Edy usai RDP.
Meski demikian, Pemkab tetap akan menggelar upacara peringatan HUT ke-80 RI dan Hari Jadi ke-831 Trenggalek. Pemkab juga membuka opsi untuk mengevaluasi ulang konsep Gebyar Ekraf di masa mendatang dengan pendekatan yang lebih sederhana.
