SUARA TRENGGALEK – Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Komisi V DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari preservasi jalan nasional, peningkatan kualitas jalan daerah, ketahanan pangan, hingga penanganan kendaraan over dimension and over loading (ODOL).
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan bahwa Presiden langsung menanggapi usulan terkait preservasi jalan nasional. Prabowo disebut memerintahkan agar kemantapan jalan nasional dijaga dengan optimal.
“Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan agar preservasi ini dijamin, supaya kemantapan jalan nasional terpelihara,” ujar Lasarus.
Fokus pada Jalan Daerah Lewat Inpres
Lasarus juga menyoroti kesenjangan kualitas antara jalan nasional dan jalan daerah. Ia menyebut bahwa saat ini tingkat kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 40 persen, dan jalan provinsi 60 persen.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo dikatakan akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus untuk pembangunan jalan daerah.
“Pak Presiden memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres Jalan Daerah,” tambahnya.
Ketahanan Pangan dan Irigasi Sederhana
Dalam sektor ketahanan pangan, Prabowo juga memberi atensi pada penyelesaian proyek irigasi, baik di sekitar bendungan maupun sistem irigasi sederhana untuk sawah tadah hujan.
Sistem irigasi ini nantinya diharapkan bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat.
“Beliau memerintahkan agar irigasi-irigasi segera diselesaikan, termasuk irigasi sederhana yang bisa dikerjakan masyarakat,” ucap Lasarus.
Penanganan ODOL dan Regulasi Perumahan
Dalam pembahasan lainnya, Lasarus menyebut Presiden menanggapi serius persoalan kendaraan truk ODOL yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan. Prabowo, kata Lasarus, akan mengambil langkah tegas dalam penanganannya.
“Kendaraan ODOL ini harus ditangani karena beban jalan tidak lagi mampu menampung kendaraan yang ada. Presiden menegaskan agar persoalan ini segera diselesaikan,” tegasnya.
Pertemuan tersebut juga menyinggung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Presiden dikabarkan mendukung implementasi hunian berimbang untuk menciptakan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan baik.
Lasarus menyimpulkan bahwa pertemuan dengan Presiden berlangsung sangat konstruktif dan menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap isu-isu infrastruktur strategis nasional.
