Inti Berita:
• Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Trenggalek selama 20 hari, yakni mantan Direktur Perumda Air Minum Tirta Wening berinisial S (59) serta kontraktor berinisial WS (53).
• Kedua tersangka dijerat pasal alternatif UU Tipikor maupun UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 603 atau Pasal 604).
• Kejari Trenggalek telah memeriksa 13 saksi dan ahli konstruksi, sembari terus mengembangkan penyidikan untuk mendalami aliran dana serta potensi tersangka lain.
SUARA TRENGGALEK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek mengungkap sejumlah dugaan korupsi atau penyimpangan dalam proyek rehabilitasi gedung produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Perumda Air Minum Tirta Wening tahun anggaran 2024.
Penyimpangan tersebut diduga meliputi pekerjaan urugan pasir fiktif, penggunaan seng bekas, hingga kualitas beton yang tidak sesuai standar.
Dalam perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 684.223.000 itu, Kejari Trenggalek telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.
Pertama, Kejari Trenggalek menetapkan tersangka S (59) mantan direktur perusahaan daerah tersebut pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.30 WIB. Disusul WS (53) selaku kontraktor ditetapkan menjadi tersangka pada Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.
Berdasarkan keterangan resmi Kejari Trenggalek melalui akun Instagram, WS diduga melakukan sejumlah penyimpangan dalam pekerjaan rehabilitasi gedung produksi AMDK.
Di antaranya pekerjaan urugan pasir yang disebut fiktif, penggunaan seng bekas pada pekerjaan persiapan, serta kualitas pekerjaan beton bangunan yang tidak sesuai dengan standar SNI 2847:2019.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Trenggalek, Hendryko Prabowo menjelaskan WS berperan sebagai direktur perusahaan penyedia yang terikat kontrak dengan Perumda Air Minum Tirta Wening untuk mengerjakan pembangunan gedung tersebut.
“Peranannya adalah sebagai direktur penyedia yang berkontrak dengan PDAM yang membangun bangunan tersebut,” jelas Hendryko.
Ia menyebut, penetapan WS sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Sebelumnya, WS telah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Dalam proses pemanggilan, WS disebut dua kali tidak hadir. Namun, pada pemanggilan ketiga, ia datang sendiri dan bersikap kooperatif hingga pemeriksaan berlanjut pada penetapan tersangka.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Trenggalek, Joko Sutrisno mengatakan dugaan penyimpangan pekerjaan didasarkan pada pemeriksaan ahli konstruksi dan penghitungan kerugian negara.
Hasil pemeriksaan ahli tersebut mengindikasikan adanya kekurangan volume pekerjaan bangunan.
“Berdasarkan hasil ahli konstruksi bangunan sendiri, nanti itu ditetapkan dalam hasil audit. Ada potensi secara pengurangan volume,” terang Joko.
Menurut Joko, temuan tersebut masih akan diuji lebih lanjut dalam proses persidangan berdasarkan hasil audit dan alat bukti yang diajukan penuntut umum. Penyidik juga telah memeriksa sekitar 13 saksi untuk mendalami perkara tersebut.
Terkait dugaan penggunaan uang yang menimbulkan kerugian negara, Joko menyebut terdapat kemungkinan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pihak-pihak yang terlibat. Namun, hal itu masih didalami karena menjadi bagian dari materi pembuktian.
Dua Tersangka dan Sangkaan Pidana
Sebelum WS, Kejari Trenggalek lebih dahulu menetapkan mantan Direktur Perumda Air Minum Tirta Wening berinisial S (59) sebagai tersangka.
S ditetapkan pada November 2026 dan ditahan selama 20 hari di Rutan Trenggalek, terhitung sejak Kamis (12/11/2026). Dalam perkara tersebut, penyidik menyebut nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp 684.223.000.
Berdasarkan keterangan awal Kejari Trenggalek, S diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan gedung.
Saat itu, S disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta sangkaan alternatif Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Kejari Trenggalek, WS disangka dengan ketentuan pidana alternatif.
Pertama, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Alternatif kedua, Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga kini, perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan. Kejari Trenggalek belum memastikan jadwal persidangan karena proses pelimpahan perkara kepada penuntut umum masih menunggu penyelesaian penyidikan.
Hendryko juga menyatakan penyidik masih membuka kemungkinan adanya tersangka lain apabila ditemukan fakta dan alat bukti tambahan dalam pengembangan perkara.
“Kalau tersangka lain masih belum bisa kami sampaikan dan masih dalam pengembangan,” pungkasnya.









