Inti Berita:
• DPRD Trenggalek menjelaskan regulasi hak inisiatif DPRD tersebut berangkat dari aspirasi Aliansi Rakyat Trenggalek (ART), dan kini memasuki tahap kedua penyempurnaan materi lewat forum diskusi bersama ART, Dinas Lingkungan Hidup, serta Perhutani.
• Pembahasan difokuskan pada pengelolaan bentang karst, usulan program hayati, serta perumusan ketentuan sanksi, dengan memastikan aturan tersebut selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
SUARA TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek menargetkan penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Karst beserta naskah akademiknya rampung pada akhir 2026. Regulasi tersebut diproyeksikan mulai diundangkan pada awal 2027.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, mengatakan Raperda tersebut telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Target penyelesaian itu disampaikan Samsul seusai forum diskusi bersama sejumlah pemangku kepentingan di DPRD Trenggalek, Kamis (19/11/2026).
“Target kita sebagaimana harapan kami tahun ini adalah selesai draf Raperdanya, naskah akademiknya selesai, kemudian di tahun 2027 awal Perda itu kita undangkan dan ini sudah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah di tahun 2027,” kata Samsul Anam.
Ia menjelaskan, secara teknis Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan karst tersebut merupakan hak inisiatif DPRD.
Namun, pembentukannya berangkat dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) kepada legislatif.
“Raperda ini termasuk kalau secara teknis inisiatif dari DPRD, tapi ini aspirasi yang disampaikan Aliansi Rakyat Trenggalek kepada DPRD. Kemudian kami sebagai Bapemperda ini kami menindaklanjuti Raperda itu untuk dijadikan sebagai peraturan daerah,” ujarnya.
Saat ini, pembahasan Raperda telah memasuki tahap kedua. Untuk menyempurnakan materi aturan, Bapemperda menggelar forum diskusi dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya ART, Dinas Lingkungan Hidup, dan Perhutani.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan menghimpun masukan agar substansi aturan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan serta kewenangan masing-masing instansi.
“Jadi setelah naskah akademik ini kita konsultasikan, ini hari ini kita mengundang stakeholder. Jadi baik dari ART, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Perhutani dan lain sebagainya, ini dalam rangka mencari masukan ya, menginput apa masukan-masukan demi penyempurnaan Raperda,” jelas Samsul.
Dari forum tersebut, sejumlah poin menjadi perhatian dalam penyempurnaan draf Raperda. Di antaranya pengelolaan kawasan bentang karst, usulan program hayati dari Perhutani, hingga perumusan ketentuan sanksi.
Menurut Samsul, penyusunan pasal-pasal dalam Raperda harus dilakukan secara cermat, terutama untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dengan Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan.
“Kemudian juga jangan sampai ada overlap tumpang tindih antara kewenangan yang pemerintah daerah dan kewenangan Perhutani dan sebagainya,” tuturnya.
Selain persoalan kewenangan, Bapemperda juga memastikan materi Raperda Karst diselaraskan dengan regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek yang telah ada.
Samsul menegaskan, aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk bertentangan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
“Ndak, ndak, karena Perda ini juga nginceng terhadap RTRW yang sudah kita sampaikan kemarin. Jadi ndak bertentangan, ndak,” pungkasnya.











