PERISTIWA

BGN Tegaskan SPPG Tak Wajib Kurangi Relawan MBG, Asal Biaya Operasional Maksimal Rp 3.000 per Porsi

×

BGN Tegaskan SPPG Tak Wajib Kurangi Relawan MBG, Asal Biaya Operasional Maksimal Rp 3.000 per Porsi

Sebarkan artikel ini
Trenggalek
Istimewa.
Inti Berita:
• Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak pernah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengurangi jumlah relawan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan hanya memberikan acuan alternatif perhitungan berdasarkan skala penerima manfaat mulai dari 15 relawan (1.000–1.499 porsi) hingga 47 relawan per hari (>3.000 porsi).
​• Juru Bicara BGN Tysa Novenny memastikan mitra pengelola dapur tetap diperbolehkan mempekerjakan relawan melebihi angka acuan tersebut, selama total biaya operasional tidak melampaui batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

SUARA TRENGGALEK – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak ada kewajiban bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengurangi jumlah relawan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan tenaga relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing dapur.

Namun, pengaturan tersebut tetap harus memperhatikan batas maksimal biaya operasional sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan alternatif perhitungan itu diberikan untuk membantu mitra SPPG menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan kapasitas pelayanan dapur.

“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat,” jelas Tysa di Jakarta, Kamis (5/11).

Berdasarkan alternatif perhitungan BGN, SPPG yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat dapat menggunakan acuan kebutuhan 47 relawan per hari.

Sementara itu, SPPG dengan 2.500–2.999 penerima manfaat memiliki acuan kebutuhan 42 relawan.

Untuk 2.000–2.499 penerima manfaat sebanyak 33 relawan, 1.500–1.999 penerima manfaat sebanyak 24 relawan, serta 1.000–1.499 penerima manfaat sebanyak 15 relawan.

Tysa menegaskan, angka tersebut bukan merupakan batas maksimal jumlah relawan yang diperbolehkan bekerja di dapur SPPG.

Mitra tetap dapat mempekerjakan relawan dengan jumlah lebih banyak dari acuan tersebut selama biaya operasional tidak melampaui pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

“Bagaimana jika jumlah relawan melebih angka alternatif kebutuhan tadi? tidak apa apa asalkan biaya operasionalnya tidak melebih pagu 3000 rupiah per penerima manfaat per hari,” tegas Tysa.

Menurutnya, kebutuhan tenaga relawan pada dasarnya mengikuti skala pelayanan masing-masing dapur.

Semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar pula kebutuhan tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya.

Sebagai alternatif pengaturan tenaga kerja, mitra SPPG juga dapat menerapkan sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja relawan.

Melalui skema tersebut, pengelola dapur dapat mengatur jadwal kerja secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan pelayanan harian tanpa harus langsung mengurangi jumlah relawan.

“Sekali lagi, kami tidak pernah meminta dapur SPPG untuk mengurangi jumlah relawan. Namun, para mitra dapat mencoba alternatif pengaturan melalui sistem shifting relawan setiap harinya sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penerima manfaat yang dilayani,” pungkas Tysa.

Tag:
Penulis: RUDI YUNI Editor: JAOHAR