SUARA TRENGGALEK – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2027 di Kabupaten Trenggalek diprediksi tidak akan seramai pelaksanaan sebelumnya.
Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (DPC PKDI) Trenggalek menilai minat warga untuk maju sebagai calon kepala desa berpotensi menurun.
Ketua DPC PKDI Trenggalek, Puryono, menyebut pemangkasan Dana Desa (DD) hingga sekitar 83 persen dari pemerintah pusat menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut.
Menurutnya, keterbatasan anggaran yakni dana desa membuat calon kepala desa harus mempertimbangkan ulang langkah mereka.
“Saya kira ada arah kesitu (minatnya turun untuk daftar Pilkades), karena banyak warga akan berpikir ulang nanti akan membangunnya pakai, apa, dan kalau tidak lebih baik dari Kades sebelumnya akan menjadi pertimbangan, karena di tahun sebelumnya berjalan lancar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dinamika anggaran desa saat ini berbeda jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya Dana Desa di Trenggalek rata-rata bisa mencapai kisaran Rp 1 miliar per desa, kini desa hanya menerima sekitar Rp 200 juta hingga Rp 375 juta.
“Kalau DD di Trenggalek rata-rata Rp 200 juta sampai Rp 375 juta per desa,” kata Puryono.
Menurutnya, pemangkasan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui APBN, sehingga dana tersebut tidak lagi masuk ke rekening desa.
“DD jelas ada 83 persen dipotong oleh pusat secara langsung. Itu langsung dari pusat lewat APBN dan tidak masuk ke rekening desa,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut sisa Dana Desa yang diterima saat ini sebagian besar telah teralokasi untuk program mandatori dari pemerintah pusat.
Seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), penanganan stunting, serta program lain dengan persentase anggaran yang sudah ditentukan.
“Program-program itu sudah ditentukan dari pusat dan harus dibiayai dari Dana Desa,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, ruang untuk pembangunan fisik maupun program inovatif desa menjadi semakin terbatas.
Situasi ini dinilai dapat memengaruhi psikologis calon kepala desa karena harus menghadapi ekspektasi warga yang tinggi di tengah keterbatasan anggaran.
Meski demikian, PKDI Trenggalek memastikan tetap solid dalam mengawal proses Pilkades 2027.
Organisasi yang mewadahi kepala desa itu menyatakan siap menjaga suasana tetap kondusif, baik bagi petahana maupun calon baru.
“PKDI mempunyai persaudaraan solid, baik di nasional maupun di wilayah Jawa Timur, dan di Trenggalek sebagai anak ragil pembentukan DPC di Jawa Timur, saya yakin, akan solid untuk mengawal Pilkades 2027,” ujar Puryono.
Ia menambahkan, PKDI memberi ruang bagi kepala desa petahana maupun warga yang ingin mencalonkan diri dengan tetap mengedepankan prinsip persaudaraan.
“Kami memberikan ruang yang sudah ada (Inkamben), dan apabila ada yang baru mau mendaftar atau mencalonkan kami mengantisipasi dari seluruh teman-teman yang menjabat,” jelasnya.
