SUARA TRENGGALEK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan mahalnya harga energi, khususnya gas bumi, telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri manufaktur nasional.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong terjadinya deindustrialisasi di tengah komitmen pemerintah menjalankan agenda Industri Hijau (Green Industry).
Hal itu disampaikan Novita saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Diklat Industri Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Novita menyebut, keluhan pelaku industri yang ditemui Komisi VII hampir seluruhnya bermuara pada tingginya biaya energi.
Kenaikan harga gas industri membuat ongkos produksi melonjak, sementara daya beli masyarakat belum memungkinkan industri menaikkan harga jual produk.
Akibatnya, stok produk menumpuk, produksi melambat, dan daya saing industri nasional kian melemah.
“Kita sepakat mendorong asta cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Namun, jika biaya energi justru menjadi tekanan finansial yang serius bagi pelaku industri, maka industri dalam negeri kita terancam tumbang. Ini kontradiksi kebijakan yang harus segera diselesaikan,” tegas Novita.
Legislator perempuan satu-satunya dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu juga mempertanyakan akar persoalan mahalnya harga gas industri.
Menurutnya, masalah tersebut dipicu oleh menurunnya pasokan, ketergantungan pada sumber energi alternatif berbiaya tinggi, serta beban logistik yang pada akhirnya dibebankan kepada sektor industri.
Selain itu, Novita menyoroti ketimpangan infrastruktur gas nasional. Ia menyebut, meski banyak sumber gas baru ditemukan di Jawa Timur, pusat-pusat industri justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera.
Keterbatasan jaringan pipa transmisi hingga fasilitas regasifikasi membuat pasokan gas dari hulu tidak terserap secara optimal.
“Ini tugas negara. Kementerian Perindustrian harus mengawal agar serapan gas dari hulu bisa optimal dan benar-benar menurunkan harga bagi industri,” ujarnya.
Tak hanya persoalan harga, politisi muda Fraksi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya percepatan Transisi Industri Hijau sebagai solusi jangka panjang.
Ia mendesak PGN bersama pemerintah untuk memaparkan secara konkret implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya di PT Gagas PGN.
Langkah tersebut, menurutnya, harus mencakup pengendalian kebocoran pipa melalui digitalisasi, rehabilitasi lingkungan di area operasional dengan penanaman pohon, serta pemanfaatan energi alternatif seperti biometana dan blue hydrogen guna mencapai target net zero emission.
Novita juga mendorong pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi industri yang menerapkan teknologi penurunan emisi, seperti carbon capture dan carbon capture storage (CCS/CCUS).
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan instrumen keuangan hijau untuk mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga dan ekosistem bahan bakar gas.
Ia turut meminta PT Gagas PGN mempercepat integrasi logistik dengan SPBU di jalur utama logistik nasional, seperti Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra.
“Komisi VII tidak ingin hanya datang mendengar bahwa semuanya baik-baik saja. Kami ingin mendengar masalah riil yang selama ini dikeluhkan pelaku industri manufaktur yang sangat bergantung pada pasokan energi,” jelasnya.
Novita juga mendorong kebijakan energi industri yang benar-benar berdampak dan efektif. Transisi Energi Hijau adalah kunci percepatan pertumbuhan ekonomi.
Sehingga kedaulatan energi hijau harus segera dimulai, termasuk dengan merevisi regulasi teknis infrastruktur gas menuju blue dan green hydrogen di masa depan.
