SUARA TRENGGALEK – Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, meminta Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk memfokuskan pembangunan infrastruktur dasar sebagai strategi inti (core strategy) pengembangan pariwisata nasional.
Hal tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/1/2026).
Novita menilai, gencarnya promosi pariwisata Indonesia yang dilakukan selama ini belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan perencanaan tata ruang destinasi yang memadai.
Menurutnya, promosi besar-besaran justru berisiko menimbulkan persoalan baru jika tidak disertai kesiapan di lapangan.
Legislator perempuan satu-satunya dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu menyoroti strategi promosi pariwisata yang dilakukan hingga ke luar negeri, termasuk melalui media seperti iklan pada taksi di negara asing.
Ia menilai langkah tersebut belum tepat jika kondisi infrastruktur dasar di destinasi wisata masih belum siap.
“Promosi kita luar biasa gencar, sampai ke luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah infrastruktur kita sudah siap menerima wisatawan? Jelas belum. Harusnya anggarannya dipakai untuk membenahi akses-akses jalan menuju destinasi pariwisata dan pemerataan tata ruang pariwisata secara merata,” tegas Novita.
Politisi PDI Perjuangan asal Trenggalek itu mendorong agar sebagian anggaran promosi dialihkan untuk pembenahan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, sanitasi, serta konektivitas antar destinasi dengan moda transportasi publik.
“Promosi tanpa kesiapan infrastruktur itu seperti menjual janji. Kementerian Pariwisata belum menyiapkan strategi visi jangka panjang yang lebih substansial untuk kemajuan pariwisata, alih-alih hanya fokus mengerjakan proyek event saja,” ujarnya.
Novita juga menekankan pentingnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam pembangunan pariwisata. Tanpa perencanaan tata ruang yang jelas, pemerataan destinasi wisata dinilai sulit tercapai.
“Yang terjadi hanya overtourism di satu titik, sementara titik lain underutilized. Bahkan, kerusakan alam bisa terjadi akibat eksploitasi berlebihan demi kepentingan wisata,” imbuhnya.
Selain itu, ia menilai Kementerian Pariwisata belum cukup kuat dalam memastikan pembangunan destinasi berjalan selaras dengan tata ruang ekologis.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta BUMN, dalam mendukung pembangunan fisik pariwisata.
“Pariwisata tidak bisa hanya berbicara event dan promosi saja. Pariwisata harus lebih berani memikirkan grand design infrastruktur 10 tahun mendatang. Jika tidak, pariwisata Indonesia akan tenggelam,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Novita turut menyinggung pengelolaan lingkungan yang dinilainya masih bersifat reaktif. Banyak bencana di kawasan wisata, menurutnya, terjadi karena negara terlambat melakukan langkah pencegahan.
“Kita sering baru bergerak setelah bencana terjadi. Ironinya, negara gurun di Timur Tengah justru sangat peduli menjaga kelestarian lingkungannya, dibanding negara kita yang kaya akan sumber daya alam,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya program-program preventif dalam menjaga kelestarian alam, bukan sekadar penanganan darurat setelah kerusakan terjadi.
Novita pun mendorong agar Kementerian Pariwisata memiliki visi jangka panjang guna menjadikan Indonesia sebagai global hub tourism, seperti yang dilakukan negara-negara Timur Tengah secara konsisten dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengembangan pariwisata nasional harus diarahkan pada optimalisasi berbasis tata ruang ekologis dan zonasi yang jelas, termasuk pengaturan zonasi serta batas harga minimum dan maksimum produk UMKM di kawasan wisata.
“Indonesia punya peluang besar menjadi global hub tourism bagi wisatawan asing dengan keperluan yang berbeda-beda. Ada yang suka alam, budaya, maupun bisnis. Preferensi kebutuhan wisatawan itu harus menjadi dasar grand design zonasi wisata berbasis pengalaman, bukan sekadar proyek event dan branding saja,” jelasnya.
Novita menegaskan, pariwisata berkelanjutan bukan sekadar slogan, melainkan pilihan strategis agar Indonesia tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga dihormati sebagai destinasi kelas dunia.
“Pariwisata harus dibangun dengan visi jangka panjang, bukan sekadar promosi. Kalau fondasinya kuat, branding akan datang dengan sendirinya,” pungkasnya.
