SUARA TRENGGALEK – Sebanyak 50 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek tercatat telah aktif dan berstatus operasional.
Namun, dari jumlah tersebut baru dua dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara belasan dapur menghentikan sementara kegiatan operasional akibat belum cairnya anggaran.
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Saeroni, mengatakan dari target sekitar 60 dapur SPPG, hingga Kamis (18/12/2025) sebanyak 50 dapur MBG telah aktif.
“Untuk dapur yang beroperasi di Kabupaten Trenggalek sampai dengan hari ini ada 50 SPPG yang sudah operasional,” kata Saeroni.
Terkait sertifikasi, Saeroni menjelaskan saat ini baru dua dapur yang telah mengantongi SLHS, yakni SPPG Jombok di Kecamatan Pule dan SPPG Watuagung di Kecamatan Watulimo.
Selain itu, lima dapur lainnya telah melalui tahapan verifikasi dan tinggal menunggu penerbitan sertifikat.
“SLHS itu yang mengeluarkan langsung dari OSS,” ujarnya.
Informasi lain, Saeroni mengungkapkan terdapat sejumlah dapur yang menghentikan sementara operasional berdasarkan informasi dari koordinator kabupaten Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Indonesia (SPPI).
Penghentian sementara tersebut mulai terjadi sejak pertengahan Desember 2025. “SPPI menginformasikan ada delapan SPPG yang tidak operasional mulai tanggal 15 Desember sampai waktu yang belum bisa ditentukan,” katanya.
Menurut Saeroni, penyebab utama penghentian sementara operasional tersebut adalah belum cairnya anggaran operasional di semua SPPG hingga pertengahan Desember.
“Permasalahannya karena anggaran untuk operasional SPPG tersebut masih belum cair sampai dengan tanggal 15 ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejatinya seluruh SPPG yang berstatus operasional juga belum menerima pencairan anggaran untuk bulan berjalan. Namun, sebagian besar dapur masih tetap beroperasi dengan pembiayaan mandiri.
“Dari 50 yang operasional itu semuanya juga belum cair, tetapi yang lainnya masih operasional dibiayai dari dapur tersebut. Sementara yang delapan memilih berhenti sementara,” ujarnya.
Informasi lanjutan dari koordinator SPPI Kabupaten Trenggalek menyebutkan, total terdapat 13 dapur SPPG yang tidak operasional mulai 15, 16, dan 18 Desember 2025. Sementara 37 dapur lainnya masih beroperasi dengan menggunakan anggaran masing-masing.
“Dari 50 dapur yang ada, seluruhnya belum cair anggarannya. Tetapi ada dapur yang masih mampu operasional dengan dana sendiri, dan ada yang memilih berhenti sementara,” kata Saeroni.
Ia memastikan, penghentian sementara operasional dapur-dapur tersebut telah disampaikan kepada pihak sekolah penerima layanan MBG.
Adapun rincian dapur SPPG yang berhenti sementara operasional adalah sebagai berikut:
- Berhenti per 15 Desember 2025 ada 9 dapur SPPG:
- Kecamatan Panggul: SPPG Bodag dan SPPG Sawahan
- Kecamatan Dongko: SPPG Petung
- Kecamatan Trenggalek: SPPG Karangsoko 2, SPPG Karangsoko 3 dan SPPG Surodakan
- Kecamatan Durenan: SPPG Kamulan
- Kecamatan Pule: SPPG Pule
- Kecamatan Kampak: SPPG Bendoagung 2
- Berhenti per 16 Desember 2025 ada 3 dapur SPPG:
- Kecamatan Tugu: SPPG Trenggalek Tugu Tumpuk
- Kecamatan Trenggalek: SPPG Surodakan
- Kecamatan Panggul: SPPG Nglebeng
- Berhenti per 18 Desember 2025 ada 1 dapur SPPG:
- Kecamatan Bendungan: SPPG Srabah
Meski menghadapi kendala pencairan anggaran, Saeroni menegaskan secara keseluruhan capaian operasional dapur MBG di Trenggalek sudah mendekati target awal.
“Kalau dilihat dari target, ini sudah mendekati. Hampir semuanya sudah operasional,” pungkasnya.
