SUARA TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati rencana pinjaman daerah sebesar Rp 70 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Pinjaman tersebut akan difokuskan pada sektor infrastruktur dan pengembangan pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa pinjaman ini merupakan gabungan dari rencana pinjaman tahun 2025 dan 2026.
Semula, total pinjaman yang diusulkan mencapai Rp 106 miliar, namun dikoreksi menjadi Rp 70 miliar karena mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Karena 2025 belum bisa dilaksanakan, akhirnya digabung dengan 2026. Rencananya 2025 Rp 56 miliar dan 2026 Rp 50 miliar, tapi karena kondisi fiskal, akhirnya disepakati Rp 70 miliar,” ujar Doding, Kamis (13/11/2025).
Ia menambahkan, pinjaman tersebut akan dicicil hingga tahun 2029 dengan total bunga sekitar Rp 9 miliar. “Kita sudah hitung bunganya. Harapannya, lewat peningkatan infrastruktur wisata, pendapatan daerah juga ikut naik,” jelasnya.
Terkait dengan perubahan nilai pinjaman dari Rp 50 miliar menjadi Rp 70 miliar yang tercantum dalam KUA-PPAS 2026, Doding memastikan hal itu tidak menyalahi aturan.
Menurutnya, penyesuaian masih dimungkinkan selama proses pembahasan APBD berlangsung. “Tidak masalah, karena PP terbaru memperbolehkan perbaikan selama dalam pembahasan APBD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Doding menjelaskan alokasi pinjaman akan dibagi dua, yaitu sekitar Rp 40 miliar untuk infrastruktur jalan dan drainase, serta Rp 30 miliar untuk sektor pariwisata.
“Untuk jalan ada sekitar 15 titik, termasuk perbaikan saluran drainase di kawasan perkotaan yang sering meluap, seperti di Jalan Panglima Sudirman,” ungkapnya.
Sementara untuk sektor pariwisata, dana pinjaman akan diarahkan ke sejumlah destinasi unggulan seperti Pantai Sembaronce, Pasir Putih dan Pantai Prigi, serta satu titik wisata baru di kawasan lain.
Selain pinjaman daerah, Doding juga mendorong peningkatan anggaran dari APBD 2026 untuk menjaga kondisi jalan agar tetap mantap, termasuk penanganan darurat akibat bencana.
“Kita naikkan anggaran emergensi jalan sekitar Rp 20 miliar untuk menopang program jalan mantap,” pungkasnya.
