SUARA TRENGGALEK – Nasib puluhan sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kabupaten Trenggalek memprihatinkan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini.
Pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026, satu SD negeri tercatat tidak memperoleh murid sama sekali. Sementara itu, 34 SD dan SMP lainnya hanya mendapat 1 hingga 5 murid saja.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Trenggalek, Agoes Setiyono, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan, penurunan jumlah siswa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena jumlah lulusan taman kanak-kanak (TK) yang minim.
“Misalnya satu TK hanya meluluskan tiga siswa. Hanya satu yang masuk SD negeri tersebut, dua lainnya memilih sekolah lain,” jelas Agoes, Senin (14/7/2025).
Meskipun hanya mendapat satu murid, Agoes menegaskan kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap dilakukan. “Itu adalah hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak. Maka satu siswa pun tetap harus diajar,” tegasnya.
Sekolah Negeri Minim Peminat
Rapat kerja Disdikpora bersama Komisi IV DPRD Trenggalek.
Agoes menyebut relokasi permukiman juga turut mempengaruhi jumlah siswa, seperti yang terjadi di SDN 3 Sumurup. “Karena relokasi bendungan, banyak warga yang pindah, sehingga jarak ke sekolah menjadi terlalu jauh,” ujarnya.
Terkait solusi, Agoes membuka wacana regrouping sekolah jika jumlah siswa terus menurun. “Dulu prinsipnya tidak dilakukan regrouping untuk mendekatkan layanan. Tapi ke depan, kalau terus menurun, itu bisa jadi bahan pertimbangan,” jelasnya.
Agoes menambahkan, sekolah swasta saat ini juga menjadi pesaing karena menawarkan layanan tambahan yang diminati masyarakat. Namun, menurutnya, tidak ada hambatan regulasi yang menghalangi sekolah negeri untuk mengikuti.
Sementara itu, menanggapai krisis siswa untuk pendaftaran sekolah negeri di Trenggalek, Sukarodin selaku Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek menyoroti kondisi ini dan meminta evaluasi menyeluruh.
“Kami mendapati satu sekolah tidak mendapat murid dan 34 sekolah hanya menerima antara satu sampai empat siswa,” kata Sukarodin.
Ia menyebut penyebabnya bisa karena penurunan jumlah anak usia sekolah, maupun mutu sekolah yang perlu dibenahi. “Jika penyebabnya karena kualitas SDM, maka perlu pembinaan. Tapi kalau karena jumlah anak yang memang menurun, bisa dipertimbangkan regrouping,” katanya.
Komisi IV DPRD Trenggalek Evaluasi
Komisi IV DPRD Trenggalek saat menggelar rapat kerja.
Sukarodin juga meminta Disdikpora untuk memetakan kondisi setiap sekolah. “Ada plan 1 untuk pembinaan SDM dan plan 2 untuk regrouping. Jika lokasi antar sekolah jauh, kita lihat sekarang transportasi sudah lebih baik,” imbuhnya.
Terkait kualitas guru, Sukarodin juga menilai rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah membantu meningkatkan mutu pendidikan.
“Guru-guru muda dari PPPK ini lebih segar ilmunya dan sudah punya pengalaman. Jadi menurut kami, alasan SDM kurang tidak relevan lagi,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala SDN 1 Gembleb, Soenari, menyebut pada PPDB tahun ini sekolahnya hanya mendapat dua siswa.
“Awalnya hanya satu pendaftar. Setelah ada penyisiran dari Disdikpora, kami dapat satu lagi,” ujarnya.
Menurutnya, minimnya pendaftar disebabkan oleh sedikitnya lulusan TK setempat. TK Dharma Wanita yang satu lokasi dengan SDN 1 Gembleb hanya meluluskan empat siswa, dan hanya satu yang melanjutkan di SD tersebut.
Hal serupa juga terjadi di SDN 1 Kendalrejo, Kecamatan Durenan. Sekolah ini hanya menerima satu siswa baru.
“Faktornya karena lulusan TK sedikit dan banyaknya pilihan sekolah di sekitar,” ujar guru setempat, Mita Purwanti.
Meski demikian, kegiatan belajar mengajar dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tetap dilaksanakan.
